Evaluasi Kepatuhan Pemotongan Dan Pelaporan PPh Pasal 23 Untuk Meminimalisir Risiko Sanksi Administrasi Perpajakan Pada Perusahaan Mistek Manado

  • Veronika nasranita carolina Makalew Politeknik Negeri Manado
  • Kiet Tumiwa Politeknik negeri manado
  • Raymond festus rombot Politeknik negeri manado

Abstract

Penelitian ini menyediakan kebaruan analisis dengan membedakan secara tegas aspek kepatuhan formal dan material dalam pemotongan PPh Pasal 23. Berdasarkan temuan yang diperoleh, timbulnya sanksi administrasi tidak selalu diakibatkan oleh faktor keterlambatan, melainkan sering kali bersumber dari ketidaksesuaian kecil pada Dasar Pengenaan Pajak. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode deskriptif kualitatif dengan menerapkan pendekatan studi dokumentasi terhadap  dokumen-dokumen termasuk Surat Pemberitahuan Pajak Terpadu (SPT), Bukti Penerimaan Negara (BPN), dan Surat Ketetapan Pajak (SKP) untuk periode September–Desember 2024, dengan memanfaatkan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil analisis menunjukkan bahwa kewajiban formal perusahaan telah dipenuhi dengan baik, sebagaimana dibuktikan dengan pembayaran dan pelaporan Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 23 yang konsisten dan tepat waktu, serta penerbitan tiga Surat Ketetapan Pajak dengan kewajiban pajak sebesar nol. Namun, ditemukan ketidakpatuhan material pada periode pajak Desember akibat selisih dalam Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp. 601.300, yang mengakibatkan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak atas Kurang Bayar beserta denda bunga. Selisih ini menunjukkan bahwa sebagian dari biaya jasa pihak ketiga belum sepenuhnya diidentifikasi sebagai objek pemotongan pajak. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penetapan Prosedur Operasional Standar (SOP) yang ketat untuk verifikasi faktur vendor serta pelaksanaan rekonsiliasi mandiri secara berkala guna mencegah risiko administratif serupa.

Keywords: PPh Pasal 23, Kepatuhan Pajak, Sanksi Administrasi

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ariffin, M. 2022. Sistem Perpajakan di Indonesia. Jurnal Akuntansi 28: 523–534. Azahra, R., dan C. Widodo. 2024. Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan PPh

Pasal 23 terhadap Layanan Outsourcing pada PT GHI. Jurnal Akuntansi 4 (3): 2313–2323.

Devi, A. S., dan D. Sucahyati. 2025. Analisis Kepatuhan dan Optimalisasi Perhitungan serta Pelaporan PPh Pasal 23 pada PT XYZ. Jurnal Akuntansi 6 (2): 380–387.

Dharmawan, A. Z. 2024. Dasar-Dasar Perpajakan. Jurnal Perpajakan 2 (4): 441–454.

Fachrezy, I. M., dan A. Fahmie. 2023. Tinjauan atas Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Jurnal Akuntansi dan Bisnis Kesatuan 3 (2). https://doi.org/10.37641/jabkes.v3i2.2011

Fransiska, B., T. D. Widajantie, dan U. Pembangunan. 2024. Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Manajemen dan Riset 3: 1249–1258. https://doi.org/10.56709/mrj.v3i4.412

Haryanti, M. D., B. S. Pitoyo, dan A. Napitupulu. 2022. Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Kabupaten Bekasi. Jurnal Perpajakan 3 (2).

Liud, R. W., F. I. M. Syaefudin, dan C. J. Lasut. 2025. Analisis Mekanisme Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Freight Forwarding pada PT Pos Indonesia KCU Manado. Jurnal Akuntansi 1 (September): 306–312.

Muslim, A. B., D. S. Wulandari, K. Riyanto, dan A. Saputra. 2024. Sosialisasi Perpajakan dan Pendampingan UMKM sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Membayar Pajak bagi UMKM. Jurnal Pengabdian Masyarakat 2: 92–96.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain Objek PPh Pasal 23.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2021 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi, serta Bentuk Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi.

Sompie, K. G., H. Pesik, A. M. Maweikere, dan J. T. Karamoy. 2025. Evaluasi Prosedur Perhitungan, Penyetoran dan Kantor Konsultan Pajak. Jurnal Akuntansi 5 (28): 384–391.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Valensiana, A. Wauran, dan T. Runtuwene. 2025. Tax Review Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Transaksi Penyewaan Alat Berat (Studi Kasus pada PT SMA). Jurnal Akuntansi 1 (September): 24–31.

Published
2026-11-15
How to Cite
Makalew, V. nasranita carolina, Tumiwa, K., & rombot, R. festus. (2026). Evaluasi Kepatuhan Pemotongan Dan Pelaporan PPh Pasal 23 Untuk Meminimalisir Risiko Sanksi Administrasi Perpajakan Pada Perusahaan Mistek Manado. Jambura Accounting Review, 7(2), 1029 - 1039. https://doi.org/10.37479/jar.v7i2.352
Abstract viewed = 0 times
PDF downloaded = 0 times